Republik Demokratik Timor Leste

Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.

Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975, ketika Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka (FRETILIN) mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. Sembilan hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan aneksasi terhadap Timor Timur dan Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis (khususnya FRETILIN) dan militer Indonesia.^[2]

Pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti-kemerdekaan Timor-Leste - yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia - memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur (INTERFET) dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002.^[3] Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi.

Pada tahun 2011, Timor Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan mengajukan diri menjadi anggota kesebelas. ^[4] Ini adalah satu dari dua negara yang sebagian besar rakyatnya beragama Kristen di Asia Tenggara, yang satunya adalah Filipina.

Sejarah

·         Abad ke-16: Kedatangan kaum Portugis

·         1902: Pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif

·         1975: Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda Revolusi Anyelir. Invasi oleh Indonesia, dibantu Australia, Inggris dan Amerika karenba ditakutkan jadi negara komunis.

·         1976: menjadi Provinsi Timor Timur, bagian dari Indonesia.

·         1976 - 1999: Pendudukan Indonesia di Timor Timur. Sekitar 100.000 - 250.000 orang tewas.^[5]

·         1991: Insiden Santa Cruz

·         1999: Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan Presiden B. J. Habibie. Setelah pengunduran diri Presiden Suharto , kesepakatan yang disponsori PBB antara Indonesia dan Portugal diijinkan untuk sebuah referendum dalam pengawasan PBB pada bulan Agustus 1999. Pemungutan suara yang jelas untuk kemerdekaan Timor Timur disambut dengan kampanye kekerasan milisi pro-integrasi Timor-Leste dengan dukungan dari Indonesia. Dengan izin dari Indonesia, pasukan penjaga perdamaian multi nasional yang dipimpin Australia ditempatkan sampai situasi pulih. Pada akhir 1999, administrasi Timor diambil alih oleh PBB melalui Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste.

·         2002: Terbentuknya negara Timor Leste

·         2006: Sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan; pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer

Pada tanggal 30 Agustus 2001, rakyat Timor Leste memberikan suara dalam pemilihan pertama mereka yang diselenggarakan oleh PBB untuk memilih anggota parlemen.^[6] Pada bulan Mei 2002, lebih dari 20.000 pengungsi telah kembali. Pada tanggal 20 Mei 2002, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste mulai berlaku dan Timor Leste diakui independen oleh PBB.^[7] Parlemen Nasional dibentuk dan Xanana Gusmão dilantik sebagai Presiden pertama negara tersebut. Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor-Leste, menggunakan bahasa Portugis, dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB.^[8]

Tahun berikutnya, Gusmão menolak masa jabatan presiden yang lain, dan menjelang pemilihan presiden bulan April 2007 terjadi wabah kekerasan. José Ramos-Horta terpilih sebagai presiden pada pemilihan bulan Mei 2007,  sementara Gusmão menjalankan pemilihan parlemen dan menjadi Perdana Menteri. Ramos-Horta mengalami luka kritis dalam percobaan pembunuhan pada Februari 2008. Perdana Menteri Gusmão juga kena baku tembak secara terpisah namun berhasil lolos tanpa cedera. Bala bantuan Australia segera dikirim untuk membantu menjaga ketertiban. Pada tahun 2006, PBB mengirim pasukan keamanan untuk memulihkan ketertiban saat kerusuhan dan pertempuran memaksa 15 persen penduduk (155.000 orang) meninggalkan rumah mereka. Pada bulan Maret 2011, PBB menyerahkan kontrol operasional kepolisian kepada pihak berwenang Timor Leste. PBB mengakhiri misi pemeliharaan perdamaian pada tanggal 31 Desember 2012.

Politik

Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.

Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal.

Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).

Ekonomi

Perekonomian Timor Leste diklasifikasi sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia.^[10] Berada di peringkat 158 dalam daftar HDI^[11], ini menunjukkan rendahnya tingkat perkembangan manusia. 20% penduduk menganggur^[12], dan 52,9% hidup dengan kurang dari US $ 1,25 per hari^[11]. Sekitar setengah dari penduduk buta huruf^[11]. Negara ini terus menderita akibat dampak setelah perjuangan kemerdekaan selama puluhan tahun melawan Indonesia, yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan banyaknya ribuan pengungsi warga sipil. Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November 2007, terdapat sebelas kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional^[13]. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste.^[14]

Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan exploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan exploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989.

Demografi

Perekonomian Timor Leste diklasifikasi sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia.^[10] Berada di peringkat 158 dalam daftar HDI^[11], ini menunjukkan rendahnya tingkat perkembangan manusia. 20% penduduk menganggur^[12], dan 52,9% hidup dengan kurang dari US $ 1,25 per hari^[11]. Sekitar setengah dari penduduk buta huruf^[11]. Negara ini terus menderita akibat dampak setelah perjuangan kemerdekaan selama puluhan tahun melawan Indonesia, yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan banyaknya ribuan pengungsi warga sipil. Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November 2007, terdapat sebelas kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional^[13]. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste.^[14]

Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan exploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan exploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989.

Bahasa

Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja.^[15] Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, diantaranya: Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Wetarese.

Di bawah pemerintahan Presiden Suharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang. Saat ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari Brasil dan Portugal, meskipun terdapat keengganan dari beberapa kalangan muda berpendidikan.

Menurut Laporan Pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian, validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota institut linguistik nasional Timor, yang mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan hingga 25% dari penduduk Timor. Seiring dengan bahasa lokal lainnya, bahasa Tetum merupakan bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi, sementara itu bahasa Indonesia masih banyak digunakan di media dan sekolah dari SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar kata dalam bahasa Tetum berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan.