Republik
Demokratik Timor Leste (juga
disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor
Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan
bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.
Timor
Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis
sampai 28 November 1975, ketika Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka
(FRETILIN) mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. Sembilan hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan aneksasi terhadap Timor Timur dan Timor Timur dinyatakan
sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan
Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama
beberapa dasawarsa antara kelompok separatis (khususnya FRETILIN) dan militer
Indonesia.[2]
Pada
tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih
untuk lepas merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi
anti-kemerdekaan Timor-Leste - yang diorganisir dan didukung oleh militer
Indonesia - memulai kampanye militer bumi hangus.
Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong
300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam
gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara
Internasional untuk Timor Timur (INTERFET)
dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang
diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional
sebagai negara dan secara resmi merdeka dari
Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002.[3] Sebelumnya
bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama
Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi.
Pada tahun
2011, Timor Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan
dalam Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan mengajukan diri menjadi anggota kesebelas. [4] Ini
adalah satu dari dua negara yang sebagian besar rakyatnya beragama Kristen di Asia Tenggara,
yang satunya adalah Filipina.
Sejarah
·
1975: Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang
dilanda Revolusi
Anyelir. Invasi oleh Indonesia,
dibantu Australia, Inggris dan Amerika karenba ditakutkan jadi negara komunis.
·
1999: Referendum pemisahan
diri Timor Timur diizinkan Presiden B. J. Habibie.
Setelah pengunduran diri Presiden Suharto ,
kesepakatan yang disponsori PBB antara Indonesia dan Portugal diijinkan untuk
sebuah referendum dalam pengawasan PBB pada bulan Agustus 1999. Pemungutan
suara yang jelas untuk kemerdekaan Timor Timur disambut dengan kampanye
kekerasan milisi pro-integrasi Timor-Leste dengan dukungan dari Indonesia.
Dengan izin dari Indonesia, pasukan penjaga perdamaian multi nasional yang
dipimpin Australia ditempatkan sampai situasi pulih. Pada akhir 1999,
administrasi Timor diambil alih oleh PBB melalui Pemerintahan Transisi
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste.
·
2002: Terbentuknya negara Timor Leste
·
2006: Sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste
memberontak menuntut keadilan; pecah konflik antara pihak polisi yang
mendukung pemerintah dengan pihak militer
Pada tanggal 30
Agustus 2001, rakyat Timor Leste memberikan suara dalam pemilihan pertama
mereka yang diselenggarakan oleh PBB untuk memilih anggota parlemen.[6] Pada
bulan Mei 2002, lebih dari 20.000 pengungsi telah kembali. Pada tanggal 20 Mei
2002, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste mulai berlaku dan Timor Leste
diakui independen oleh PBB.[7] Parlemen
Nasional dibentuk dan Xanana Gusmão dilantik sebagai Presiden pertama negara
tersebut. Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi
Timor-Leste, menggunakan bahasa Portugis, dan diterima sebagai negara anggota
oleh PBB.[8]
Tahun berikutnya,
Gusmão menolak masa jabatan presiden yang lain, dan menjelang pemilihan
presiden bulan April 2007 terjadi wabah kekerasan. José Ramos-Horta terpilih
sebagai presiden pada pemilihan bulan Mei 2007, sementara Gusmão menjalankan
pemilihan parlemen dan menjadi Perdana Menteri. Ramos-Horta mengalami luka
kritis dalam percobaan pembunuhan pada Februari 2008. Perdana Menteri Gusmão
juga kena baku tembak secara terpisah namun berhasil lolos tanpa cedera. Bala
bantuan Australia segera dikirim untuk membantu menjaga ketertiban. Pada tahun
2006, PBB mengirim pasukan keamanan untuk memulihkan ketertiban saat kerusuhan
dan pertempuran memaksa 15 persen penduduk (155.000 orang) meninggalkan rumah
mereka. Pada bulan Maret 2011, PBB menyerahkan kontrol operasional kepolisian
kepada pihak berwenang Timor Leste. PBB mengakhiri misi pemeliharaan perdamaian
pada tanggal 31 Desember 2012.
Politik
Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan
masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga
memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi
partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas.
Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri
atau Kabinet dalam Kabinet
Pemerintahan.
Parlemen Timor
Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento
Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima
tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65.
Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal.
Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya
adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).
Ekonomi
Perekonomian Timor Leste diklasifikasi sebagai
ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia.[10] Berada di peringkat 158 dalam
daftar HDI[11], ini menunjukkan rendahnya tingkat
perkembangan manusia. 20% penduduk menganggur[12], dan 52,9% hidup dengan kurang dari
US $ 1,25 per hari[11]. Sekitar setengah dari penduduk buta
huruf[11]. Negara ini terus menderita akibat
dampak setelah perjuangan kemerdekaan selama puluhan tahun melawan Indonesia,
yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan banyaknya ribuan pengungsi warga
sipil. Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan
pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar
minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Selain amat tergantung secara politik kepada mantan
penjajah Portugal, Timor Leste
mengadopsi mata uang Dolar
Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli
rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada
November 2007, terdapat sebelas kecamatan di mana kebutuhan makanan harus
dipasok oleh bantuan internasional[13]. Tidak ada hukum perlindungan hak
cipta di Timor Leste.[14]
Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah
ada adalah pengembangan dan exploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan
Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir,
pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration
Corporation untuk pengembangan dan exploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal
terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian
setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian
Celah Timor pada tahun 1989.
Demografi
Perekonomian Timor Leste diklasifikasi sebagai
ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia.[10] Berada di peringkat 158 dalam
daftar HDI[11], ini menunjukkan rendahnya tingkat
perkembangan manusia. 20% penduduk menganggur[12], dan 52,9% hidup dengan kurang dari
US $ 1,25 per hari[11]. Sekitar setengah dari penduduk buta
huruf[11]. Negara ini terus menderita akibat
dampak setelah perjuangan kemerdekaan selama puluhan tahun melawan Indonesia,
yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan banyaknya ribuan pengungsi warga
sipil. Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan
pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar
minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Selain amat tergantung secara politik kepada mantan
penjajah Portugal, Timor
Leste mengadopsi mata uang Dolar
Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli
rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada
November 2007, terdapat sebelas kecamatan di mana kebutuhan makanan harus
dipasok oleh bantuan internasional[13]. Tidak ada hukum perlindungan hak
cipta di Timor Leste.[14]
Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah
ada adalah pengembangan dan exploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan
Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir,
pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration
Corporation untuk pengembangan dan exploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal
terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian
setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian
Celah Timor pada tahun 1989.
Bahasa
Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki 2 bahasa
resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi
disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja.[15] Dalam praktik keseharian,
masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap.
Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah
di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak
mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa
daerah, diantaranya: Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka,
Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Wetarese.
Di bawah pemerintahan Presiden Suharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang.
Saat ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas
dengan bantuan dari Brasil dan Portugal, meskipun terdapat keengganan dari
beberapa kalangan muda berpendidikan.
Menurut Laporan Pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari
5% dari penduduk Timor berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian,
validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota institut linguistik
nasional Timor, yang mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan
hingga 25% dari penduduk Timor. Seiring dengan bahasa lokal lainnya,
bahasa Tetum merupakan bahasa yang paling umum
digunakan untuk berkomunikasi, sementara itu bahasa Indonesia masih banyak
digunakan di media dan sekolah dari SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar
kata dalam bahasa Tetum berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat
kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan.
